Kebijakan Pemerintahan Daendels dan Isi Perjanjian (Kapitulasi) Tuntang

Berikut ini adalah pembahasan tentang kebijakan Daendels, kebijakan herman willem daendels, masa pemerintahan daendels, isi kapitulasi tuntang, isi perjanjian tuntang.

Pemerintaham Herman W. Daendels

Sejak Belanda jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1795, Belanda diubah namanya menjadi republik Bataaf dan diperintah oleh Louis Napoleon, adik kaisar Napoleon Bonaparte.

Di samping itu, pemerintah Prancis mengkhawatirkan keadaan di Pulau Jawa sebagai daerah jajahan Belanda akan direbut oleh Inggris yang saat itu tidak berhasil dikuasai oleh Prancis.

Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 1808 Louis Napoleon mengutus Herman W. Daendels ke Pulau Jawa.

Pada tanggal 15 Januari 1808 Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weise. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggis telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatra, Ambon, dan Banda.

Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels, antara lain:

1) Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

2) Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.

3) Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon.

4) Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, sepanjang kurang lebih 1.100 km.

5) Membangun benteng-benteng pertahanan.
Kebijakan Pemerintahan Daendels dan Isi Perjanjian (Kapitulasi) Tuntang
Gambar: Daendels dan Kebijakan Membangun Jalan Anyer-Panarukan

Dalam rangka mewujudkan langkah-langkah tersebut Daendels menerapkan sistem kerja paksa (rodi). Selain menerapkan kerja paksa Daendels melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris.

Langkah tersebut antara lain:

1) Mengadakan penyerahan hasil bumi (contingenten).

2) Memaksa rakyat-rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah (verplichte leverantie).

3) Melaksanakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.

4) Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing seperti kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina.

Daendels merupakan penguasa yang disiplin, tegas, dan kejam, sehingga dikenal sebagai gubernur jenderal yang bertangan besi. Ia juga dijuluki Tuan Besar Guntur atau Jenderal Mas Galak.

Tindakan Daendels ini di mata orang Belanda sendiri ternyata sangat dibenci. Daendels juga menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing, berarti ia telah melanggar undang-undang negara.

Hal tersebut mengakibatkan ia dipanggil pulang ke negerinya dan diganti Jenderal Jassens pada tahun 1811. Jassens ternyata berbeda dengan Daendels, ia lemah dan kurang cakap.

Pemerintah Jassens mewarisi situasi keamanan dan ekonomi yang sangat buruk dan dibayang-bayangi ancaman Inggris sewaktu-waktu. Pada bulan Agustus 1811 Inggris mendarat di Batavia dipimpin Lord Minto.

Belanda melakukan perlawanan terhadap Inggris, tetapi tidak berhasil. Akibat serangan Inggris tersebut Belanda menyerah dan akhirnya menandatangani Kapitulasi Tuntang 11 September 1811.

Isi Perjanjian Tuntang adalah:

1) Seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris.

2) Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.

3) Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.

Isi pokok Perjanjian Tuntang tersebut membawa pengaruh langsung bagi bangsa Indonesia, yaitu wilayah Nusantara diserahkan kepada EIC (Inggris) yang bermarkas di Calcuta India. Akibat Kapitulasi Tuntang tersebut Indonesia jatuh ke tangan Inggris.

0 Response to "Kebijakan Pemerintahan Daendels dan Isi Perjanjian (Kapitulasi) Tuntang"

Post a Comment